Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, Surat Direktur Perumusan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-39/KN/KN.2/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Pengelolaan User Management Aplikasi SIMAN v2 pada Kementerian/Lembaga dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 701/SEK/SK.TI1.1.2/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan User Administrator, Supervisor, Koordinator, Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya, bersama ini kami sampaikan kepada seluruh satuan kerja terkait kebijakan Pengelolaan User Management Aplikasi SIMAN v2 adalah sebagai berikut.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini:

SURAT_BMN_NO_200.pdf

Bahwa sebagai upaya mewujudkan Aparatur Mahkamah Agung yang berintegritas, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian penerimaan atau penolakan atau pemberian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Untuk itu Kepala Badan Pengawasan   mengeluarkan Keputusan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang merupakan acuan bagi Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung untuk memahami dan mengendalikan gratifikasi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini :

SK-PW-29-2025.pdf