KEGIATAN YANG DILARANG DILAKUKAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN DALAM RANGKA MENJAGA NETRALITAS HAKIM DAN APARATUR PERADILAN MENJELANG PEMILU, DIANTARANYA :

1.  Kampanye, baik melalui media social, maupun offline;
2.  Membuat Keputusan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon (Paslon);
3.  Ikut sebagai Panitia atau Pelaksana Kampanye;
4.  Menghadiri Acara penyerahan dukungan Partai Politik;
5.  Mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai ASN;
6. Menghadiri Deklarasi Calon;
7. Ikut Kampanye dengan Fasilitas Negara;
8. Mengadakan Kegiatan Mengarah Keberpihakan;
9.  Memberikan dukungan ke Calon Legislatif atau Independek dan Kepala Daerah dengan KTP;
10.  Foto bersama Paslon dengan simbol atau gerakan sebagai bentuk keberpihakan.

[Samarinda, 18 Oktober 2023]

Mewakili Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA , Ketua Pengadilan Negeri Bapak Darius Naftali,S.H.,M.H. Hadir dalam giat Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 (Bidang Hukum, HAM dan Keamanan) Bertempat  di Platinum Hotel & Convention  Hall Balikpapan. Acara berlangsung selama 2 (dua) hari sejak tanggal 17-18 Oktober 2023. Selain KPN Samarinda, pada unsur peradilan hadir pula dalam giat tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Bapak I Nyoman Gede Wirya,S.H.,M.H, sejumlah Hakim Tinggi Kaltim, dan beberapa Ketua Pengadilan Negeri yang ada di wilayah Kalimantan Timur, diantaranya Ketua PN Balikpapan, Ketua PN Tenggarong, Ketua PN Tanah Grogot, Ketua PN Sangatta,dan  Ketua PN Penajam.