Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisiensi dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Dihimbau kepada para Pejabat Eselon Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dengan memperhatikan beberapa hal. 
 

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini :

4506_Surat_SEKMA_Penyampaian_Laporan_Kegiatan_sign_REV.pdf

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk Menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
6. Laporan Kinerja Tahun 2024.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini :

4505_Surat_SEKMA_Penyampaian_Dokumen_SAKIP_sign_REV.pdf