Sesuai amanat Undang-undang bahwa  adalah  hak  setiap  orang  yang  tersangkut perkara untuk  memperoleh  layanan  hukum  dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, sehingga peradilan harus memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk  memperoleh  keadilan  termasuk  bagi masyarakat yang tidak mampu. Salah satu jenis bantuan hukum yang dimaksud adalah Pos Bantuan Hukum pada setiap pengadilan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan maka Pengadilan Negeri Samarinda membuka kesempatan kepada Lembaga Hukum di wilayah Samarinda untuk berpartisipasi dalam seleksi terhadap layanan Posbankum pada Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025.

Selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran berikut :

Pengumuman_Seleksi_Posbankum_2025.pdf

Menindaklanjuti hasil rapat pleno kamar tanggal 5 s.d. 7 November 2024 bertempat di Hotel Intercontinental Bandung Jl. Resor Dago Pakar, Mekarsaluyu, dalam rumusan pleno kamar kesekretariatan mengamanatkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pada 4 (empat) lingkungan peradilan dipercepat khususnya kendaraan roda 4 (empat) yang sudah tidak layak untuk operasional, percepatan tersebut tidak bisa sekaligus dari APBN dikarenakan alokasi anggaran dari rupiah mumi sangat terbatas dan diprioritaskan untuk penyelesaian pembangunan gedung kantor satuan kerja baru, oleh karena itu Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah untuk percepatan pemenuhan sarana kendaraan roda 4 (empat) dan kebutuhan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya silahkan klik tautan di bawah ini:

Surat_Pengelolaan_Hibah_dari_Bank_Mitra_Kerja.pdf